Sistem Informasi Kinerja Daerah

Sistem Informasi Kinerja Daerah (SIKD) atau Sistem Informasi Profile Daerah Kabupaten Jember

Semakin maju suatu negara/ daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. 

Disamping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. 

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. 

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04 /1791 /Bangda, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Rencana Kegiatan Program Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi melalui penyusunan basis data ke dalam "delapan kelompok data" berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi. Diupayakan pula untuk memudahkan berbagai pihak mengakses data yang disajikan dalam website ini. 

Maksud & Tujuan    

Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) adalah suatu sistem informasi yang menyajikan basis data dalam bentuk delapan kelompok data meliputi: 

1. Data Umum 
2. Sosial Budaya 
3. Sumberdaya Alam 
4. Infrastruktur
5. Industri, Perdagangan, Keuangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Investasi
6. Ekonomi dan Keuangan
7. Politik, Hukum dan Keamanan
8. Insidensial  

Maksud pengembangan manajemen data kedalam Sistem Informasi Kinerja Daerah (SIKD) antara lain adalah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah, khususnya sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Daerah sampai Pusat. 

Tujuannya adalah : 

1. untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi.
2. menyediakan data secara tepat, cepat dan akurat serta infrastruktur bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah dan Pusat.
3. Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar Daerah (antar Kab./Kota dengan Propinsi dan antar Daerah dengan Pusat).
4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Landasan Hukum    

Penyusunan basisdata ini didasarkan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Unadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1266/I/Bangda tanggal 3 Oktober 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Profil Daerah. 

Metode Pengumpulan dan Entri Data    

Pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Data Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah (PDP3D) atau Sistem Informasi Kinerja Daerah (SIKD) di Kabupaten Jember pada tahun 2006 terdiri dari dua tahap yaitu : 

Tahap pertama: merupakan tahap pengumpulan data dalam rangka penyusunan basis data ke dalam 8 kelompok data yang disusun berdasarkan data dari Dinas, Instansi dan Lembaga terkait. Hasil penyusunan basis data ini dirangkum dalam Himpunan Delapan Kelompok Data. Pada tahap pertama, metode pengumpulan data dilaksanakan melalui pembentukan tim pengumpul data dari dinas/instansi terkait yang bertanggungjawab mengumpulkan data primer dan sekunder. 

Tahap kedua: merupakan tahap entri data untuk menjadi basis data.